Baznas Ngawi: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan program Ngawi Ngawi Cerdas di SMP Negeri 3 Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Kegiatan ini berlangsung SMP Negeri 3 Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Kamis (25/04/2024).

Ketua Baznas Kabupaten Ngawi Samsul Hadi mengatakan, Baznas On The Road ini didistribusikan ke 19 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi dalam mentasarrufkan program ngawi Cerdas untuk siswa-siswi yang kurang mampu secara ekonomi.

Samsul menjelaskan, pada program Ngawi Cerdas dengan bantuan berupa biaya pendidikan untuk menunjang kebutuhan belajar bagi para siswa-siswi SD, SMP, SMA dan sederajat.

Ia berharap, dengan berzakat melalui Baznas Ngawi, mulai dari ASN maupun Non-ASN, pihak swasta dan elemen masyarakat semakin mudah para mustahik untuk disalurkan melalui program yang ada di Baznas Ngawi.

“Harapan kami program-program Baznas Kabupaten Ngawi bisa menyentuh mereka yang berhak agar tepat sasaran yang ada di setiap kecamatan,” ujarnya.

Kepala SMPN 3 Kedunggalar Sri Eni Wahyuni mengatakan, pada program dari Baznas Kabupaten Ngawi dirinya mengapresiasi kepada pihak sudah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Siswa SMP Negeri 3 Kedunggalar.

“Alhamdulillah tentunya bantuan ini akan sedikit mengurangi beban masyarakat kita yang sedang membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya. (Shi/baznas)

Sebanyak 150 orang tukang becak dan asongan di sekitar terminal Baru kab, ngawi menerima bantuan uang tunai dan beras zakat 5 Kg dari Baznas Kab. Ngawi, Sabtu (6-4-2024).  Wakil Bupati Ngawi, Bapak Dr. Dwi Tianto Jatmiko,M.H dalam sambutannya mengatakan pemkab Ngawi memberikan apresiasi kepada baznas Kab. Ngawi yang telah membantu tukang becak di sekitar ngawi. Apalagi disaat momen ramadhan dan idzul fitri, para tukang becak dan asongan sangat butuh untuk nambah biaya lebaran.

” Para tukang becak ini warga Ngawi yang pantas menerima bantuan dari Baznas. Alhamdulillah momen ramadhan ini, kami bisa bersinergi dengan baznas untuk berbagi dengan tukang becak dan asongan di sekitar terminal baru, ,”ucap wakil Bupati Ngawi,Dr.Dwi Rianto Jatmiko saat memberikan sambutan dalam pembukaan posko mudik tahun 2024.

Pak Antok menambahkan, baznas Ngawi cukup responsip terhadap kebutuhan warga Ngawi, salah satu pendirian posko mudik tahun 2024 di exit toll ngawi. posko mudik sangat bermanfaat terutama memberikan pelayanan kepada pemudik yang telah menempung perjalanan panjang. posko mudik menyediakan tempat istirahat, cash handpone dan makanan ringan. ” Posko mudik baznas Ngawi sangat tepat. terutama untuk memberikan pelayanan kepada pemudik yang melintasi kab. ngawi,” terang bapak wabub Ngawi, bapak Dwi Rianto jatmiko.

Baznas Ngawi: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi menyalurkan zakat fitrah atau zakat “al-fitr” dengan jumlah mencapai 9 ton beras yang terbagi dalam 3.766 paket (@ 3 kg Beras) untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

Ketua Baznas Kabupaten Ngawi Samsul Hadi mengatakan wilayah yang menjadi prioritas, antara lain Kecamatan Pitu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Sine, Kecamatan Karangjati “Jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibanding wilayah lainnya,” kata Samsul Hadi, Selasa (9/4/2024)

Diketahui, zakat fitrah yang disalurkan itu merupakan zakat fitrah dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkab Ngawi, Para Muzakki dan masyarakat Ngawi.

“Insya Allah dengan niat baik kita bersama, ini akan membawa berkah kepada seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, BAZNAS, maupun para penerima zakat dan dapat meringankan beban sebagian masyarakat yang membutuhkan dalam menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijiriah. Saya berharap ke depannya akan lebih banyak lagi yang disalurkan,” katanya.

Baznas Ngawi : “Zakat adalah ibadah amaliah yang aturannya ditetapkan oleh syariat. Salah satu ketentuannya adalah dibayarkan kepada 8 golongan (asnafus tsamaniyah) yang disebutkan dalam QS. At-Taubah 60. Satu dari 8 golongan ini adalah amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat dari orang yang membayar zakat (muzakki) dan menyalurkannya kepada yang berhak (mustahiq).

Ibnul Qasim Al-Gazzi dalam Fathul Qarib menjelaskan:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا

Artinya: “Amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima”( Abu Abdullah Syams al-Din Muhammad bin Qasim al-Gazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, [Beirut: Darul-Hazm: 2005] halaman. 133.

Dari penjelasan ini bisa dipahami bahwa jika petugas zakat tidak diangkat oleh pemerintah maka tidak disebut amil, melainkan hanya panitia zakat biasa yang dibentuk oleh swakarsa masyarakat. Amil berhak menerima bagian dari zakat seukuran upah yang sesuai dengan pekerjaannya, sedangkan panitia zakat tidak berhak.

Yang menjadi masalah, ada banyak pihak yang mengumpulkan zakat dari muzakki, menstatuskan dirinya sebagai amil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengambil zakat atas nama amil dari hasil zakat yang dikumpulkannya. Kenyataan ini bisa dilihat dari banyaknya pengurus masjid, sekolah-sekolah, dan lembaga lainnya yang mengumpulkan zakat lalu menyalurkannya kepada mustahiq. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu bisa dibenarkan?

Mengelola zakat bisa dilakukan siapa saja baik yang berstatus amil atau sekedar panitia zakat. Tapi karena zakat adalah amaliah ibadah, tentunya memiliki ketentuan syariat yang akan menjamin keabsahannya. Jika ketentuan syariat ini diabaikan bisa mengakibatkan zakat tidak sah bahkan berujung pada memakan harta secara zalim.

Murtadho Az-Zabidi dalam Ithaf Sadatil Muttaqin menjelaskan:

وَالتَّسَاهُلُ فِيْهِ غَيْرُ قَادِحٍ فِى حَظِّ الْفَقِيْرِ لَكِنَّهُ قَادِحٌ فىِ التَّعَبُّدِ

Artinya: “”Menyepelekan aturan zakat tidak berpengaruh pada bagian si fakir tapi akan berpengaruh pada status ibadahnya (keabsahannya)””. (Murtado Az-Zabidi, Ittihaf Sadatil Muttaqin, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2016] juz 4 halaman 152)

Status Kepanitian Zakat yang Dibentuk atas Prakarsa Masyarakat

Hasil Munas dan Konbes NU 2017 di Nusa Tenggara Barat memutuskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Pasalnya, mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

Lain halnya jika pembentukan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaannya UU tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) di mana minimal dicatatkan ke KUA untuk amil perseorangan atau amil kumpulan perseorangan.  Berdasarkan Undang-undang dan peraturan zakat yang ada, terdapat 3 pengelola zakat di Indonesia yakni pertama, Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS, dan ketiga Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten

Syaikh Mahfudz Termas dalam Hasyiah At-Termasi menjelaskan sebagai berikut:

قَوْلُهُ وَالْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا أَيْ الزَّكَاةِ يَعْنِى مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامِ فِى أَخْذِ الْعُمَالَةِ مِنَ الزَّكَوَاتِ….إلى أن قال….وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا لاَيَسْتَحِقُّ شَيْئًا عَلىَ الْقَاعِدَةِ

Artinya: “Amil zakat ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menarik harta zakat…..Menurut tuntunan redaksi pengarang, sesungguhnya orang yang melaksanakan tugas menarik zakat secara tabarru’ (sukarelawan) maka tidak masuk dalam sebuah kaidah/peraturan di atas” (Muhammad Mahfudz At-Turmusi, Hasyiah At-Termasi, [Jedah, Darul Minhaj: 2011] jilid. Halaman 404)

Jadi bisa dipahami bahwa orang yang bekerja sukarela yaitu yang tidak diangkat oleh pemerintah tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Mengambil zakat atas nama amil adalah suatu kezaliman dan menyebabkan tidak sahnya zakat seseorang.

Status panitia zakat adalah wakil dari muzakki, sedangkan amil adalah wakil dari mustahiq. Ketika zakat dibayarkan kepada amil, secara otomatis zakat tersebut sah dan kewajiban zakat dari muzakki gugur. Sebaliknya jika zakat dibayarkan ke panitia zakat, kewajiban zakat dari muzakki belum gugur sebelum panitia zakat menyalurkannya ke mustahiq. Hal ini disebabkan karena status panitia zakat bukan amil syar’i, melainkan hanya wakil dari muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada mustahiq.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfah al-Muhtaj bi Syarhil Minhaj menjelaskan:

(وَلَوْ دَفَعَ اِلَى السُّلْطَانِ)

 اَوْ نَائِبِهِ كَالسَّاعِى (كَفَتِ النِّيَّةُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ اِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِى السُّلْطَانُ عِنْدَ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّيْنَ فَالدَّفْعُ اِلَيْهِ كَالدَّفْعِ اِلَيْهِمْ وَلِهَذَا أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ

Artinya: “”Jika muzakki menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau wakil pemerintah (orang yang diberikan wewenang untuk mengambil zakat), maka cukup niat zakat ketika menyerahkan kepada pemerintah, walaupun pemerintah tidak meniatkan ketika menyalurkan kepada mustahiq, karena pemerintah adalah wakil dari mustahiq, menyerahkan zakat kepadanya sama dengan menyerahkan langsung kepada mustahiq, oleh sebab itu niat dari muzakki memadai (dianggap sah) ketika ia menyerahkan kepada pemerintah, sekalipun zakat itu rusak di tangan pemerintah, lain halnya dengan wakil (bukan pemerintah)””. ( Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2001], jilid I halaman 495)

Karena panitia zakat berstatus sebagai wakil muzakki maka keabsahan zakat tergantung pada tersalurkannya zakat kepada mustahiq. Sebelum zakat diterima mustahiq, zakat belum dianggap sah. Oleh karenanya menyalurkan zakat secara langsung oleh muzakki lebih utama dari pada menitipkannya melalui panitia zakat, karena hal itu lebih meyakinkan.

Imam Nawawi dalam Majmu’ Syarah Muhazab menjelaskan:

(الرَّابِعَةُ) فِى بَيَانِ الْأَفْضَلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: تَفْرِيْقُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْكِيْلِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ تَفْرِيْقِهِ بِخِلاَفِ الْوَكِيْلِ, وَعَلَى تَقْدِيْرِ خِيَانَةِ الْوَكِيْلِ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنِ الْمَالِكِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيْدَهُ, فَمَا لَمْ يَصِلِ الْمَالُ اِلَى الْمُسْتَحِقِّيْنَ لاَ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَالِكِ بِخِلاَفِ دَفْعِهَا اِلَى اْلإِمَامِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ تَسْقُطُ الزَّكاَةُ عَنِ الْمَالِكِ

Artinya: “Yang ke  empat: Menyalurkan zakat sendiri lebih baik daripada berwakil tanpa ada khilaf ulama, karena menyalurkan sendiri lebih bisa dipercaya daripada berwakil, jika wakil berkhianat (tidak menyampaikan zakat) kewajiban itu belum gugur dari muzakki. Selama harta belum sampai kepada mustahiq, tanggung jawab belum lepas dari muzakki. Berbeda jika diserahkan kepada imam (pemerintah), begitu harta itu diterima oleh imam maka gugur kewajiban zakat dari muzakki”. (Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Majmu’ Syarh Muhazzab, [Jedah, Maktabah Al-Irsyad: t.th] jilid 6 halaman 138)

Dari penjelasan ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat bukanlah amil zakat.
2. Zakat yang diserahkan kepada panitia zakat belum dianggap sah sebelum zakat itu disalurkan kepada mustahiq. Berbeda jika zakat yang diserahkan kepada Amil sudah dianggap sah secara hukum, meskipun Amil belum menyerahkannya kepada mustahiq.
3. Andaikan zakat tersebut hilang atau rusak di tangan panitia zakat maka akan menjadi tanggung jawab muzakki. Berbeda jika hilang atau rusaknya di tangan amil, zakat tetap dianggap sah.
4. Bagi panitia zakat yang ingin menjadi amil zakat syar’i bisa mengusulkan panitianya untuk diusulkan menjadi amil sesuai perundang-undangan yang berlaku.