Baznas Ngawi: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi menyalurkan zakat fitrah atau zakat “al-fitr” dengan jumlah mencapai 9 ton beras yang terbagi dalam 3.766 paket (@ 3 kg Beras) untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

Ketua Baznas Kabupaten Ngawi Samsul Hadi mengatakan wilayah yang menjadi prioritas, antara lain Kecamatan Pitu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Sine, Kecamatan Karangjati “Jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibanding wilayah lainnya,” kata Samsul Hadi, Selasa (9/4/2024)

Diketahui, zakat fitrah yang disalurkan itu merupakan zakat fitrah dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkab Ngawi, Para Muzakki dan masyarakat Ngawi.

“Insya Allah dengan niat baik kita bersama, ini akan membawa berkah kepada seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, BAZNAS, maupun para penerima zakat dan dapat meringankan beban sebagian masyarakat yang membutuhkan dalam menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijiriah. Saya berharap ke depannya akan lebih banyak lagi yang disalurkan,” katanya.

Baznas Ngawi : “Zakat adalah ibadah amaliah yang aturannya ditetapkan oleh syariat. Salah satu ketentuannya adalah dibayarkan kepada 8 golongan (asnafus tsamaniyah) yang disebutkan dalam QS. At-Taubah 60. Satu dari 8 golongan ini adalah amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat dari orang yang membayar zakat (muzakki) dan menyalurkannya kepada yang berhak (mustahiq).

Ibnul Qasim Al-Gazzi dalam Fathul Qarib menjelaskan:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا

Artinya: “Amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima”( Abu Abdullah Syams al-Din Muhammad bin Qasim al-Gazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, [Beirut: Darul-Hazm: 2005] halaman. 133.

Dari penjelasan ini bisa dipahami bahwa jika petugas zakat tidak diangkat oleh pemerintah maka tidak disebut amil, melainkan hanya panitia zakat biasa yang dibentuk oleh swakarsa masyarakat. Amil berhak menerima bagian dari zakat seukuran upah yang sesuai dengan pekerjaannya, sedangkan panitia zakat tidak berhak.

Yang menjadi masalah, ada banyak pihak yang mengumpulkan zakat dari muzakki, menstatuskan dirinya sebagai amil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengambil zakat atas nama amil dari hasil zakat yang dikumpulkannya. Kenyataan ini bisa dilihat dari banyaknya pengurus masjid, sekolah-sekolah, dan lembaga lainnya yang mengumpulkan zakat lalu menyalurkannya kepada mustahiq. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu bisa dibenarkan?

Mengelola zakat bisa dilakukan siapa saja baik yang berstatus amil atau sekedar panitia zakat. Tapi karena zakat adalah amaliah ibadah, tentunya memiliki ketentuan syariat yang akan menjamin keabsahannya. Jika ketentuan syariat ini diabaikan bisa mengakibatkan zakat tidak sah bahkan berujung pada memakan harta secara zalim.

Murtadho Az-Zabidi dalam Ithaf Sadatil Muttaqin menjelaskan:

وَالتَّسَاهُلُ فِيْهِ غَيْرُ قَادِحٍ فِى حَظِّ الْفَقِيْرِ لَكِنَّهُ قَادِحٌ فىِ التَّعَبُّدِ

Artinya: “”Menyepelekan aturan zakat tidak berpengaruh pada bagian si fakir tapi akan berpengaruh pada status ibadahnya (keabsahannya)””. (Murtado Az-Zabidi, Ittihaf Sadatil Muttaqin, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2016] juz 4 halaman 152)

Status Kepanitian Zakat yang Dibentuk atas Prakarsa Masyarakat

Hasil Munas dan Konbes NU 2017 di Nusa Tenggara Barat memutuskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Pasalnya, mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

Lain halnya jika pembentukan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaannya UU tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) di mana minimal dicatatkan ke KUA untuk amil perseorangan atau amil kumpulan perseorangan.  Berdasarkan Undang-undang dan peraturan zakat yang ada, terdapat 3 pengelola zakat di Indonesia yakni pertama, Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS, dan ketiga Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten

Syaikh Mahfudz Termas dalam Hasyiah At-Termasi menjelaskan sebagai berikut:

قَوْلُهُ وَالْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا أَيْ الزَّكَاةِ يَعْنِى مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامِ فِى أَخْذِ الْعُمَالَةِ مِنَ الزَّكَوَاتِ….إلى أن قال….وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا لاَيَسْتَحِقُّ شَيْئًا عَلىَ الْقَاعِدَةِ

Artinya: “Amil zakat ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menarik harta zakat…..Menurut tuntunan redaksi pengarang, sesungguhnya orang yang melaksanakan tugas menarik zakat secara tabarru’ (sukarelawan) maka tidak masuk dalam sebuah kaidah/peraturan di atas” (Muhammad Mahfudz At-Turmusi, Hasyiah At-Termasi, [Jedah, Darul Minhaj: 2011] jilid. Halaman 404)

Jadi bisa dipahami bahwa orang yang bekerja sukarela yaitu yang tidak diangkat oleh pemerintah tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Mengambil zakat atas nama amil adalah suatu kezaliman dan menyebabkan tidak sahnya zakat seseorang.

Status panitia zakat adalah wakil dari muzakki, sedangkan amil adalah wakil dari mustahiq. Ketika zakat dibayarkan kepada amil, secara otomatis zakat tersebut sah dan kewajiban zakat dari muzakki gugur. Sebaliknya jika zakat dibayarkan ke panitia zakat, kewajiban zakat dari muzakki belum gugur sebelum panitia zakat menyalurkannya ke mustahiq. Hal ini disebabkan karena status panitia zakat bukan amil syar’i, melainkan hanya wakil dari muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada mustahiq.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfah al-Muhtaj bi Syarhil Minhaj menjelaskan:

(وَلَوْ دَفَعَ اِلَى السُّلْطَانِ)

 اَوْ نَائِبِهِ كَالسَّاعِى (كَفَتِ النِّيَّةُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ اِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِى السُّلْطَانُ عِنْدَ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّيْنَ فَالدَّفْعُ اِلَيْهِ كَالدَّفْعِ اِلَيْهِمْ وَلِهَذَا أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ

Artinya: “”Jika muzakki menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau wakil pemerintah (orang yang diberikan wewenang untuk mengambil zakat), maka cukup niat zakat ketika menyerahkan kepada pemerintah, walaupun pemerintah tidak meniatkan ketika menyalurkan kepada mustahiq, karena pemerintah adalah wakil dari mustahiq, menyerahkan zakat kepadanya sama dengan menyerahkan langsung kepada mustahiq, oleh sebab itu niat dari muzakki memadai (dianggap sah) ketika ia menyerahkan kepada pemerintah, sekalipun zakat itu rusak di tangan pemerintah, lain halnya dengan wakil (bukan pemerintah)””. ( Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2001], jilid I halaman 495)

Karena panitia zakat berstatus sebagai wakil muzakki maka keabsahan zakat tergantung pada tersalurkannya zakat kepada mustahiq. Sebelum zakat diterima mustahiq, zakat belum dianggap sah. Oleh karenanya menyalurkan zakat secara langsung oleh muzakki lebih utama dari pada menitipkannya melalui panitia zakat, karena hal itu lebih meyakinkan.

Imam Nawawi dalam Majmu’ Syarah Muhazab menjelaskan:

(الرَّابِعَةُ) فِى بَيَانِ الْأَفْضَلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: تَفْرِيْقُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْكِيْلِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ تَفْرِيْقِهِ بِخِلاَفِ الْوَكِيْلِ, وَعَلَى تَقْدِيْرِ خِيَانَةِ الْوَكِيْلِ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنِ الْمَالِكِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيْدَهُ, فَمَا لَمْ يَصِلِ الْمَالُ اِلَى الْمُسْتَحِقِّيْنَ لاَ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَالِكِ بِخِلاَفِ دَفْعِهَا اِلَى اْلإِمَامِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ تَسْقُطُ الزَّكاَةُ عَنِ الْمَالِكِ

Artinya: “Yang ke  empat: Menyalurkan zakat sendiri lebih baik daripada berwakil tanpa ada khilaf ulama, karena menyalurkan sendiri lebih bisa dipercaya daripada berwakil, jika wakil berkhianat (tidak menyampaikan zakat) kewajiban itu belum gugur dari muzakki. Selama harta belum sampai kepada mustahiq, tanggung jawab belum lepas dari muzakki. Berbeda jika diserahkan kepada imam (pemerintah), begitu harta itu diterima oleh imam maka gugur kewajiban zakat dari muzakki”. (Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Majmu’ Syarh Muhazzab, [Jedah, Maktabah Al-Irsyad: t.th] jilid 6 halaman 138)

Dari penjelasan ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat bukanlah amil zakat.
2. Zakat yang diserahkan kepada panitia zakat belum dianggap sah sebelum zakat itu disalurkan kepada mustahiq. Berbeda jika zakat yang diserahkan kepada Amil sudah dianggap sah secara hukum, meskipun Amil belum menyerahkannya kepada mustahiq.
3. Andaikan zakat tersebut hilang atau rusak di tangan panitia zakat maka akan menjadi tanggung jawab muzakki. Berbeda jika hilang atau rusaknya di tangan amil, zakat tetap dianggap sah.
4. Bagi panitia zakat yang ingin menjadi amil zakat syar’i bisa mengusulkan panitianya untuk diusulkan menjadi amil sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Baznas Ngawi. Berkah dan manfaat dari bantuan BAZNAS Ngawi  kembali memberikan dampak yang signifikan bagi salah satu mustahiknya, yaitu Karni yang berasal dari Desa Tempuran Kecamatan Paron.

Bagi Karni, kegiatan menabung tidak hanya sekadar rutinitas, melainkan menjadi suatu langkah penting dalam perencanaan masa depan yang lebih baik. Melalui praktik menabung, Karni memandangnya sebagai sarana yang strategis untuk merealisasikan impian besar dalam mengembangkan usaha bengkelnya.

Sebelum bergabung dengan program Ngawi Makmur, Karni mengelola sebuah bengkel yang cukup besar yang dia sewa dari orang lain. Tetapi karena kenaikan harga sewa, dia terpaksa menghentikan penyewaan tersebut.

Akibatnya, dia terpaksa membuka bengkel di rumahnya sendiri. Namun, pendapatan yang dia terima tidak sebanyak sebelumnya. Dia sangat ingin mengembalikan bengkelnya seperti dulu, tetapi belum bisa menabung karena masih memiliki utang yang harus dibayarkan.

Berkat bantuan BAZNAS Ngawi Karni kini dapat menutupi utangnya dan bisa menambah penghasilannya untuk bisa ditabung agar bisa merealisasikan impiannya mempunyai bengkel yang besar.

Dampak dari orang sekitar seperti keluarganya dan tetangganya juga kini bisa dirasakan. Hal ini dibuktikan dengan tetangganya yang sudah tidak perlu mencari bengkel lain karena sebelumnya perlengkapan bengkel beliau tidak lengkap sehingga tetangganya pergi mencari bengkel yang lebih lengkap dengan kebutuhan motornya.

Peran BAZNAS Ngawi dalam memberdayakan mustahik kini berdampak untuk penghasilan bengkel Karni yang mengalami peningkatan sehingga ia dapat menutupi utangnya, menambah penghasilan dan bisa sedikit menabung untuk keperluan atau kebutuhan bengkel dan keluarganya.

Karni mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Ngawi dengan penuh tulus.

“Alhamdulillah sebelumnya saya berterima kasih kepada BAZNAS Ngawi karena berkat bantuan BAZNAS Ngawi saya dapat terbantu dengan perlengkapan bengkel yang lengkap sehingga saya tidak perlu meminjam ataupun mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli alat bengkel. Serta berkat bantuannya ini saya bisa terbantu dalam membayar utang dan penghasilan saya juga bisa bertambah sehingga bisa menabung sedikit demi sedikit untuk keperluan bengkel,” ucapnya.

Selain itu, Karni juga mengungkapkan harapannya agar BAZNAS Ngawi terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berharap dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“Saya berharap BAZNAS Ngawi terus menerus memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui beberapa program programnya. Saya berharap bisa berkontribusi kepada mustahik melalui BAZNAS Ngawi yang tadinya saya menjadi mustahik bisa menjadi muzaki agar dapat membantu,” harapnya. (Bzs.shi)